LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perhatian di tingkat daerah. DPRD Provinsi Lampung turut mencermati dinamika tersebut sebagai bagian dari diskursus penguatan demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa mekanisme pilkada yang diserahkan kepada DPRD berpotensi membawa praktik demokrasi ke arah kemunduran karena menggeser prinsip kedaulatan rakyat.
“Menurut pandangan kami, jika dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Karena demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat,” ujar Yanuar saat dimintai keterangan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, meskipun DPRD merupakan representasi rakyat, pemilihan langsung tetap memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah.
“Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa dipilih sesuai keinginan masyarakat dan karakter daerahnya. Itu salah satu pertimbangannya,” katanya.
Yanuar juga menanggapi alasan efisiensi anggaran dan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dasar wacana perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan demokrasi tidak dapat diselesaikan dengan mengubah mekanisme pemilihan.
“Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang kita usir tikusnya, bukan lumbung padinya yang kita bakar,” tegasnya.
Terkait mahalnya biaya kontestasi, Yanuar menilai partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menekan biaya politik, mengingat seluruh proses pencalonan bermuara pada partai.
“Kalau alasannya biaya besar, ya bagaimana cara menekan biaya itu. Partai politik juga punya peran karena semuanya bermuara di partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yanuar menegaskan bahwa PDI-P sebagai partai kader tidak menjadikan kemenangan semata sebagai tujuan politik. Orientasi utama partai adalah memastikan kepala daerah yang diusung mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ketua Umum kami bukan bicara soal kalah atau menang, tapi bagaimana kepala daerah yang diusung itu benar-benar bisa membuat kesejahteraan di wilayah yang dipimpinnya,” kata Yanuar.
Ia menambahkan, apabila politik hanya diukur dari kemenangan, maka ukuran yang digunakan cukup modal besar, sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan partai.
“Kalau sekadar mencari menang, cari saja yang banyak uangnya. Tapi kan bukan itu soalnya,” pungkasnya. (*)
