LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar lampung – DPRD Provinsi Lampung menyatakan optimisme terhadap perbaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan, meski realisasi hingga akhir tahun 2025 baru mencapai 79 persen dari target. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menegaskan bahwa capaian PAD yang belum optimal harus disikapi secara konstruktif agar perencanaan dan realisasi pendapatan daerah ke depan dapat berjalan lebih baik dan realistis.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satu alasannya karena opsen pajak, ya itu kita jadikan peluang. Perlu kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, itu harus duduk bersama dan dibicarakan,” ujar Ismet saat diwawancarai, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk lebih transparan dalam penyajian data sebagai dasar penyusunan proyeksi pendapatan.
“Ke depan, bersama DPRD, perencanaan pendapatan harus lebih realistis dan berbasis data yang terbuka,” katanya.
Ismet menambahkan, evaluasi PAD tidak hanya difokuskan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Optimalisasi juga perlu dilakukan terhadap berbagai potensi PAD lainnya, seperti sektor pertambangan galian C, Pajak Air Permukaan, serta potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimistis kondisi pendapatan dan belanja daerah kita akan lebih baik dan sehat tahun ini,” ujarnya.
Terkait berbagai kritik yang muncul dari luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut seharusnya dijadikan bahan introspeksi bersama agar kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin baik.
“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin agar kita bisa lebih baik ke depan,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapan DPRD Lampung untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah. Menurutnya, Komisi III DPRD Lampung memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan komunikasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita di DPRD, termasuk Komisi III dan pimpinan, siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan agar sama-sama bisa kita perbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Ismet menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya pada objek Pajak Kendaraan Bermotor. Ia meminta agar pelayanan dibuat lebih mudah dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor.
“Pelayanan kepada objek PKB ini harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bersama, buat polanya, dan dibicarakan dengan baik. Saya tetap yakin PAD dan belanja kita tahun ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Mengenai kebijakan tunda bayar yang sempat diberlakukan Pemerintah Provinsi Lampung, Ismet menyatakan keyakinannya bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagaimana penyelesaian tunda bayar pada tahun sebelumnya.
“Tahun lalu tunda bayar lebih dari Rp500 miliar saja beliau bisa menyelesaikan. Saya optimistis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*)
