LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) harus hadir dengan solusi nyata bagi petani Lampung. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, dan petani dalam mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Provinsi Lampung dan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/7/2026).
Dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Abdul Kadir Karding, melantik pengurus 15 DPC HKTI kabupaten/kota di Lampung untuk masa bakti 2026–2031.
Gubernur Mirza mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun sektor pertanian. Karena itu, dibutuhkan organisasi yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan dunia usaha agar pembangunan pertanian berjalan lebih efektif.
“HKTI harus hadir melalui kerja nyata yang terukur untuk menjawab kebutuhan petani. Pemerintah membutuhkan HKTI sebagai jembatan antara petani, dunia usaha, dan pemerintah agar dapat tumbuh bersama,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, arah pembangunan pertanian di Lampung tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong hilirisasi komoditas agar memberikan nilai tambah bagi petani. Potensi pertanian Lampung, menurutnya, masih sangat besar dan perlu didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur Mirza berharap HKTI dapat menjadi motor penggerak pengembangan hilirisasi komoditas seperti padi, jagung, dan singkong melalui penguatan kelembagaan petani, kemitraan usaha, hingga peningkatan daya saing produk.
“Program-program unggulan HKTI ke depan akan menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung. Kita ingin pertanian tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan petani,” katanya.
Selain itu, ia menilai HKTI juga harus mengambil peran dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta mendorong regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
Gubernur Mirza juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program pendukung, termasuk pengembangan infrastruktur pascapanen, pembangunan fasilitas pengering (dryer), silo penyimpanan hasil panen, hingga pemberian beasiswa bagi anak-anak petani.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengajak seluruh jajaran HKTI di Lampung memanfaatkan momentum ketika sektor pertanian menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat berbagai program strategis, mulai dari optimalisasi lahan, pembangunan sawah baru, revitalisasi irigasi, pengembangan benih unggul, hingga modernisasi pertanian berbasis teknologi.
“Peran HKTI akan diuji. Organisasi ini harus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan pertanian di lapangan demi tercapainya swasembada pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani,” ujar Abdul Kadir.
Ia menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti jagung, gula, dan tapioka. Karena itu, HKTI diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan petani, memperluas akses pasar, mengembangkan kelembagaan ekonomi petani, serta mendorong ekspor komoditas pertanian.
Abdul Kadir juga menegaskan HKTI harus bertransformasi menjadi organisasi yang memberikan manfaat langsung bagi petani melalui advokasi kebijakan, pendampingan usaha tani, regenerasi petani, serta penguatan daya saing pertanian.
“HKTI harus mampu menunjukkan perannya. Bendera HKTI harus berkibar untuk kesejahteraan petani, khususnya di Provinsi Lampung,” tegasnya. ()
