Beranda / Parlemen / Menu MBG Tak Sehat Viral, DPRD Lampung Minta BGN Perketat Pengawasan

Menu MBG Tak Sehat Viral, DPRD Lampung Minta BGN Perketat Pengawasan

LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyorot tajam beredarnya video viral yang memperlihatkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi diduga tidak layak konsumsi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Lampung Utara. DPRD meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa program MBG merupakan upaya strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan cerdas, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

“Kita sangat menyayangkan persoalan terkait video viral tersebut, karena tujuan dapur MBG adalah menghadirkan makanan yang bergizi dan sehat guna mendukung pertumbuhan anak-anak agar mereka semakin cerdas, sehat, dan mampu meneruskan masa depan bangsa dan negara,” ujar Mikdar saat diwawancarai, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, BGN perlu melakukan pemeriksaan lanjutan sekaligus memperkuat sistem pengawasan di seluruh dapur SPPG, khususnya di daerah.

“Saya yakin BGN sudah memiliki struktur yang lengkap, mulai dari pengawas, kepala BGN, hingga aparat terkait. Hal ini harus ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui penyebabnya, sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi,” katanya.

Mikdar juga menekankan pentingnya pengelolaan program MBG secara maksimal dan profesional oleh pihak yang telah diberi kepercayaan mengelola dapur.

“Kami sangat berharap program MBG ini bisa dimaksimalkan. Jangan sampai pihak yang diberi kesempatan mengelola dapur justru menyia-nyiakan peluang tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penyajian menu yang tidak sehat, maka dapur SPPG tersebut dapat dikenakan sanksi tegas hingga penutupan permanen.

“Kalau ada unsur kesengajaan, dapur itu bisa ditutup. Padahal membangun satu dapur membutuhkan investasi hingga sekitar Rp2 miliar. Jika ditutup, dana tersebut akan sia-sia dan negara tidak akan mengembalikan anggaran,” jelasnya.

Mikdar berharap peristiwa ini dapat menjadi bahan pembinaan dan evaluasi bagi seluruh pengelola dapur MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, baik di Lampung Utara maupun di daerah lain.

“Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran dan evaluasi ke depan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, video yang memperlihatkan menu MBG dalam kondisi diduga busuk atau berlendir di wilayah Sindang Sari, Kabupaten Lampung Utara, viral di media sosial.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page