LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Klaim peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung menuai tanda tanya. Pasalnya, lonjakan angka yang disampaikan pemerintah daerah dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perhotelan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyoroti perbedaan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Menurutnya, ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pariwisata daerah.
“Secara data disebutkan kunjungan wisatawan naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, berdasarkan data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat dan pajak hotel juga tidak naik. Ini janggal,” ujar Ahmad Basuki saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, apabila lonjakan wisatawan benar-benar terjadi, dampaknya semestinya terasa langsung pada tingkat hunian hotel serta peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh dan pajak ikut meningkat. Ini tidak terjadi. Maka wajar jika muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegasnya.
Diketahui, PHRI menyebut tidak terjadi kenaikan okupansi hotel selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara itu, klaim kenaikan kunjungan wisatawan disampaikan oleh Dinas Pariwisata. Perbedaan data ini dinilai berisiko menyesatkan kebijakan dan perencanaan daerah apabila tidak segera diluruskan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk membuka data secara transparan dan menjelaskan perbedaan angka yang dinilai mencolok.
“Kita akan dalami. OPD terkait dan PHRI akan kita panggil. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi memastikan data yang disampaikan benar, karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita sedang gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.
Komisi II DPRD Lampung meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya menjadi klaim, tetapi tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)
