LAMPUNGSTREETNEWS, Jakarta — Dua kementerian tercatat menggelontorkan anggaran Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut mencakup delapan paket pengadaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Senin (9/11/2026), ICW mengungkapkan, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara KKP mengadakan tiga paket melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal pada 2025 dan 2026.
Paket pengadaan tersebut meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels dan Story, serta TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dari lima paket Kemendikbudristek, pengadaan terbesar berupa event attendance senilai Rp2,52 miliar. Sementara penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,65 juta.
Adapun tiga paket KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Rinciannya, jasa influencer engagement pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3,59 miliar, pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
Kepemilikan Perusahaan dan Jabatan Raffi Ahmad
ICW turut menelusuri hubungan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induk tersebut.
Selain melalui perusahaan induk, Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi dilantik Presiden pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengannya.
ICW menilai kondisi tersebut memunculkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Belanja Influencer di Tengah Efisiensi Anggaran
Selain persoalan konflik kepentingan, ICW mempertanyakan pengadaan jasa influencer tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan tersebut meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, belanja jasa influencer justru masih berlangsung dengan nilai besar. KKP tercatat mengontrak dua paket jasa influencer senilai Rp7,2 miliar pada 2025. Setahun berikutnya, pengadaan serupa kembali dilakukan dengan nilai Rp3,6 miliar.
ICW juga menyoroti biaya penayangan Instagram Story di akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mencapai Rp575,65 juta.
Nilai tersebut dinilai ironis ketika pemerintah menerapkan kebijakan penghematan yang turut berdampak pada alokasi anggaran daerah dan desa.
Manfaat dan Mekanisme Pengadaan Dipertanyakan
ICW juga mempertanyakan manfaat konkret dari pengadaan jasa influencer tersebut. Pasalnya, setiap kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan kanal media sosial yang didukung anggaran negara.
Karena itu, menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan alasan penggunaan jasa influencer, termasuk target, indikator keberhasilan, dan kontribusi pengadaan terhadap kebutuhan komunikasi kementerian.
Persoalan lain terletak pada spesifikasi pengadaan. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.
Namun, nama paket secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
ICW menilai spesifikasi yang melekat pada kanal dan figur tertentu tersebut berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.
Dari sisi harga, ICW juga mempertanyakan penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran pada tiga komponen penayangan konten. Selain itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak.
ICW mengingatkan agar anggaran negara tidak digunakan untuk membangun citra atau menggiring opini publik melalui popularitas figur tertentu. Menurut lembaga tersebut, kepercayaan masyarakat seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan pembelian jasa promosi menggunakan uang pajak.
Selain itu, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah semestinya memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas dan fungsi kementerian, rencana strategis, serta target pembangunan dalam RPJMN.
ICW Desak Audit dan Keterbukaan Kontrak
Atas sejumlah temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, mendesak BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas fungsi instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Melalui tuntutan tersebut, ICW meminta pemerintah membuka dokumen pengadaan dan melakukan pemeriksaan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
