LAMPUNGSTREETNEWS, Lampung — Polda Lampung bersama jajaran Polres mengembalikan 48 kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para pemiliknya. Kendaraan yang diserahkan terdiri atas 41 sepeda motor dan tujuh mobil.
Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan secara bertahap pada 9–10 November 2026 sebagai bagian dari upaya kepolisian memulihkan kerugian masyarakat sekaligus mengembalikan hak para korban tindak kejahatan.
Pada Senin (9/11/2026), sebanyak 27 kendaraan diserahkan kepada pemiliknya. Rinciannya, tujuh mobil dan 20 sepeda motor. Kemudian pada Selasa (10/11/2026), sebanyak 21 sepeda motor kembali diserahkan kepada masyarakat.
Dalam penyerahan tersebut, Polres Lampung Tengah mengembalikan 17 sepeda motor, sedangkan Polres Lampung Selatan menyerahkan tiga sepeda motor kepada para korban.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya diukur dari penangkapan pelaku, tetapi juga dari upaya mengembalikan barang milik masyarakat yang menjadi korban.
“Ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami tidak hanya berupaya mengungkap tindak pidana dan menangkap pelakunya, tetapi juga memastikan barang milik korban dapat dikembalikan,” ujarnya.
Menurut Yuni, pengembalian kendaraan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan program Quick Wins Kapolri yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110 yang bisa diakses secara gratis atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 08217161992.
Yuni menegaskan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan lingkungan.
Melalui pengembalian 48 kendaraan tersebut, Polda Lampung bersama jajaran berupaya memastikan pengungkapan kasus curanmor tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga menyentuh pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban.
