LAMPUNGSTREETNEWS, Lampung Tengah — Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan pasar modal terus diperkuat Pemerintah Provinsi Lampung. Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemprov menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, ini menargetkan anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, serta masyarakat umum sebagai sasaran utama. GENCARKAN juga diproyeksikan untuk mendukung pencapaian target RPJPD Provinsi Lampung, yakni inklusi keuangan 85,5% pada 2025 dan 97,2% pada 2045.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan adalah pondasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi,” kata Wagub.
Ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam rumah tangga. Menurutnya, ibu-ibu PKK dan para ibu rumah tangga memegang kendali utama dalam mengelola keuangan keluarga, mulai dari mengatur belanja, menabung, hingga menyiapkan masa depan anak-anak.
“Peran ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan mempersiapkan masa depan anak-anak adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan dampak transformasi digital terhadap akses keuangan masyarakat.
“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi dampak positif paling signifikan dari transformasi digital,” ujar Otto.
Otto juga mengutip hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46% dengan inklusi 80,51%. Untuk sektor syariah, literasi baru 43,42% dengan inklusi 13,41%, sedangkan pasar modal mencatat literasi 17,78% dan inklusi 1,34%.
“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” tambahnya.
Sebagai rangkaian kegiatan, acara tersebut juga diisi dengan Pelantikan GenRe Lampung Tengah, Pengukuhan Bunda GenRe Lampung Tengah, serta penyerahan Duta Literasi Keuangan 2025 kepada Ketua TP PKK Lampung Tengah, Andria Ardito Wijaya. Selain itu, diberikan pula Duta Literasi Keuangan Syariah untuk PKK Kecamatan dan penyerahan simbolis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui program ini, Pemprov Lampung berharap masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya dengan benar agar lebih mandiri secara finansial sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. (*)
