LAMPUNGSTREETNEWS, Lampung Tengah — Komisi III DPRD Provinsi Lampung bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke PT Great Giant Pineapple Company (GGP) dengan fokus pembahasan pada upaya optimalisasi pajak daerah yang bersumber dari aktivitas usaha perusahaan.
Selain membahas potensi pajak daerah, kunjungan ini juga menjadi sarana dialog antara pemerintah daerah dan pelaku usaha strategis guna membangun komunikasi yang konstruktif, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan seiring dengan terjaganya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, H. Supriadi Hamzah, S.H., menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan langkah awal yang strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Ia menilai PT Great Giant Pineapple selama ini telah menunjukkan komitmen yang baik melalui komunikasi yang terbuka dan positif dengan Bapenda Provinsi Lampung.
Menurutnya, pola komunikasi yang terbangun tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan diharapkan dapat ditiru oleh perusahaan lain yang beroperasi di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Konsultan Legal Departemen Corporate Affairs PT Great Giant Pineapple, Soeharto, menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung bersama Bapenda. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ia menyampaikan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi nyata dunia usaha terhadap pembangunan daerah, sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa PT Great Giant Pineapple telah menyatakan kesediaannya sebagai wajib pajak daerah. Saat ini, Bapenda tengah melakukan klasifikasi terhadap sejumlah potensi pajak daerah, di antaranya pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan.
“Seluruh proses masih berjalan sesuai tahapan. Setelah verifikasi dan konsolidasi selesai, pembayaran pajak akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, S.H., didampingi Wakil Ketua Yozi Rizal, S.H., serta diikuti para anggota Komisi III, yakni Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., Yudha Al Hadjid, Andy Robby, S.H., M. Galang, M. Khadafi, S.H., dan Adhitia Pratama, S.H., M.H. Turut hadir jajaran Bapenda Provinsi Lampung serta sekretariat Komisi III DPRD Provinsi Lampung.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Provinsi Lampung berharap optimalisasi pajak daerah melalui sinergi dengan dunia usaha dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung secara berkelanjutan. ()
