LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Penguatan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Selasa (10/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan pola tahunan yang harus diantisipasi dengan langkah nyata dan terukur.
Ia mengapresiasi capaian Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Meski demikian, capaian tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri untuk dipertahankan di tengah dinamika cuaca dan potensi hambatan distribusi.
“Prestasi ini bukan alasan untuk bersantai. Justru di sinilah ujiannya, apakah kita mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.
Untuk itu, Gubernur Mirza memberikan arahan kepada instansi terkait agar memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan hingga pasca-Idulfitri, berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada aspek stabilisasi harga, Perum Bulog diminta menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan didorong aktif melaksanakan operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah di wilayah rawan gejolak harga.
Di sektor energi dan transportasi, Pertamina, PLN, serta Dinas Perhubungan diminta menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan listrik, sekaligus memastikan distribusi logistik bahan pokok berjalan lancar melalui jalur darat, laut—termasuk ASDP Bakauheni—dan udara.
Sementara itu, pengawasan diperketat melalui Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar distribusi komoditas dari daerah surplus ke wilayah defisit dapat berjalan efektif.
“Kita ingin hasil yang benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya bagus di atas kertas. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita semua berada di perahu yang sama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi demand-pull inflation akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ia mengapresiasi sinergi TPID yang mampu menjaga inflasi Lampung tetap rendah pada 2025. Namun, menurutnya, kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar tren positif tersebut tidak berbalik arah.
“Capaian ini mencerminkan sinergi yang kuat. Namun, kewaspadaan perlu terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali ketika permintaan meningkat tajam,” kata Bimo.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya kelompok volatile foods, serta penguatan digitalisasi pemantauan harga.
