LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan tingkat kemiskinan hingga 5 persen.
Menurut Giri, arah pembangunan daerah harus sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, sehingga diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai, peran legislatif tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi juga memastikan setiap program OPD berjalan dalam satu orkestrasi pembangunan.
“Tidak ada ruang untuk berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus menurunkan ego sektoral dan bekerja dalam satu irama,” kata Giri.
Ia menyebut, optimisme terhadap pencapaian target tersebut realistis apabila sinergi antarpemangku kepentingan terjaga hingga 2029. Salah satu contoh program strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat adalah program makan bergizi gratis.
Giri menjelaskan, keterlibatan tenaga kerja dari kelompok prasejahtera dalam program tersebut dapat menjadi instrumen percepatan penurunan kemiskinan di Lampung.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rencana pembangunan yang disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 akan efektif jika diikuti dengan keselarasan kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.
Kesamaan arah program antardaerah, lanjutnya, akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan kinerja BUMD di seluruh wilayah Lampung.
Dalam konteks tersebut, Giri memastikan DPRD Lampung akan mengoptimalkan peran seluruh komisi untuk membangun kemitraan yang solid dengan organisasi perangkat daerah.
Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang menunjukkan tren penurunan kemiskinan. Berdasarkan rilis September 2024, persentase penduduk miskin di Lampung tercatat sebesar 10,62 persen, turun dibandingkan Maret 2024 maupun Maret 2023.
Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 939,30 ribu orang, berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Untuk wilayah perkotaan, angka kemiskinan tercatat 7,91 persen, sementara wilayah perdesaan berada di angka 12,04 persen, dengan dinamika penurunan dan kenaikan yang berbeda di masing-masing wilayah.
