LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan jalan desa yang dapat didukung melalui pengalokasian DBH oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, pemanfaatan DBH perlu diarahkan pada pembangunan yang hasilnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi DBH untuk mendukung kebutuhan infrastruktur desa.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan desa melalui Program Desaku Maju akan disinergikan dengan TNI, khususnya melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” kata Marindo.
Ia menjelaskan, sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan TNI diharapkan dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan, termasuk pembangunan maupun peningkatan akses jalan desa.
Marindo menegaskan, besaran alokasi anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Jumlah anggaran dan ruas jalan yang akan ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU).
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU, sehingga pelaksanaan Program Desaku Maju dapat berjalan secara terarah, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Melalui Program Desaku Maju, Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI berupaya memperkuat sinergi pembangunan desa dengan mengarahkan DBH pada kebutuhan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
Pembangunan jalan desa diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Lampung. (*)
