LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong percepatan digitalisasi keuangan di Provinsi Lampung untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi transaksi, dan memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Kick Off Semarak Inspirasi Gebyar Edukasi Rupiah (SIGER Fest) 2026 di Aula Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut ditandai dengan peluncuran implementasi QRIS Tap pada layanan Smart BRT Itera, serta program percontohan digitalisasi bantuan sosial non-tunai di Kota Metro yang direncanakan mulai berjalan pada Oktober mendatang.
Jihan menyambut baik SIGER Fest 2026 sebagai wadah kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, industri sistem pembayaran, komunitas, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Lampung.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya bertujuan memperluas transaksi non-tunai, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, penguatan daya saing UMKM, perluasan inklusi keuangan, optimalisasi pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menilai penerapan QRIS Tap pada Smart BRT Itera menjadi langkah awal menuju layanan transportasi yang lebih modern, praktis, dan terintegrasi.
“Sesuai dengan namanya, Smart BRT diharapkan dapat menghadirkan layanan transportasi yang semakin cerdas, modern, dan terintegrasi. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS Tap menjadi salah satu langkah awal menuju transformasi tersebut,” katanya.
Jihan menjelaskan, digitalisasi juga menghasilkan data transaksi yang akurat dan terdokumentasi. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik.
Dalam layanan transportasi publik, sistem pembayaran digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pengguna tidak perlu menyiapkan uang tunai maupun menunggu uang kembalian karena proses pembayaran menjadi lebih praktis.
Karena itu, Jihan berharap transformasi digital tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi dapat menjangkau seluruh wilayah Lampung.
“Tantangan kita ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah pengguna transaksi digital, tetapi memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan masyarakat di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Jihan juga mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam implementasi QRIS Tap di Smart BRT Itera. Menurutnya, keterlibatan Itera melalui pengembangan inovasi digital, dukungan sektor perbankan, Bank Indonesia sebagai fasilitator dan katalisator, serta pemerintah daerah menjadi contoh kolaborasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengungkapkan, hingga April 2026 jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai 889 ribu merchant.
Nilai transaksi QRIS selama empat bulan pertama 2026 hampir mencapai Rp2 triliun, dengan volume transaksi sebanyak 22,4 juta transaksi.
Bimo mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, industri sistem pembayaran, komunitas, dan masyarakat.
“Pemerintah daerah berperan dalam mendorong digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintah daerah, pelaku usaha memperluas akseptasi pembayaran digital, akademisi menjadi pusat inovasi dan edukasi, sementara masyarakat menjadi penggerak utama keberhasilan transformasi digital,” ujar Bimo.
Melalui SIGER Fest 2026, Bank Indonesia juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan digital, kompetisi olahraga, e-sports, festival kuliner, serta program QRIS Jelajah Kuliner Nusantara.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Provinsi Lampung. (*)
