LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung — Provinsi Lampung diproyeksikan menjadi lumbung energi terbarukan nasional seiring capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang terus melampaui target daerah. Proyeksi tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, tersebut dihadiri jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri migas dan energi. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi langsung agenda tersebut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, disampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI. Kunjungan ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung.
Gubernur menegaskan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.
Dari sisi pengembangan energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran EBT sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka tersebut melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang ditetapkan sebesar 36 persen.
Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT sebesar 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, serta batu bara 21,21 persen.
Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Salah satu fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas dalam rapat dengar pendapat pada 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.
“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan,” ujar Putri.
Survei seismik tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan wilayah mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, serta mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah potensi resistensi masyarakat.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang masih memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.
Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.
Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan dengan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.
Apabila ditemukan cadangan ekonomis, tahapan selanjutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (plan of development/POD), hingga target on stream awal pada 2032. “Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujarnya.
Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH serta penguatan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, sekaligus menopang visi Lampung sebagai salah satu pusat energi terbarukan Indonesia.
