LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lampung selama musim kemarau menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta sistem kesiapsiagaan dan penanganan Karhutla diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Lampung, Rabu (26/8/2026).
Menurut Jihan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di Lampung selama ini relatif mampu merespons kebakaran setelah titik api muncul. Namun, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat agar potensi kerugian dapat ditekan.
Penguatan sistem penanganan dinilai penting karena Lampung tengah menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut, periode Agustus hingga Oktober 2026 perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.
Dalam rapat tersebut, tercatat 194 hotspot dengan tingkat kepercayaan berbeda. Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah. Sebarannya terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Sementara berdasarkan pembaruan data BPBD pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, tercatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Pada pembaruan tersebut belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Mengantisipasi ancaman tersebut, Jihan meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait membuat pemetaan wilayah rawan kebakaran dengan ketersediaan personel.
Pemetaan tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel dari berbagai instansi dan unsur masyarakat yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
Seluruh peralatan penanggulangan Karhutla yang tersedia di Lampung juga diminta dipetakan berdasarkan jenis, jumlah, dan lokasi. Data tersebut diharapkan memudahkan petugas mengerahkan peralatan terdekat ketika terjadi kebakaran.
Selain personel dan peralatan, akses serta sumber air menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan Karhutla. Jihan meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan BPBD segera memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, khususnya di wilayah dengan risiko kebakaran tinggi.
“Setiap zona merah harus diketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” kata Jihan.
Jihan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla. Ia berharap Lampung dapat memperoleh dukungan helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau dalam status siaga di wilayah Lampung.
Menurutnya, keberadaan helikopter yang selalu tersedia akan mempercepat respons ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Jihan juga meminta seluruh unsur penanganan Karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.
Ia menargetkan hasil rapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, serta standar operasional prosedur (SOP), sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Penguatan pencegahan dan respons tersebut diharapkan tidak hanya menekan luas kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem.
Dengan personel, peralatan, sumber air, dan sistem koordinasi yang lebih siap, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mencegah titik panas berkembang menjadi Karhutla yang lebih luas dan mengganggu kehidupan masyarakat Lampung. (*)
