Bandar Lampung– Penjabat (PJ) Gubernur Lampung, Samsudin, kembali membuat heboh dengan kebijakannya yang berulang kali merombak jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Perombakan ini dilakukan dalam beberapa tahap dan kabarnya akan terus berlanjut, bahkan menyasar sejumlah Kepala Dinas di tahap berikutnya.
Langkah ini tidak hanya membuat ASN yang sedang menjabat merasa cemas, tetapi juga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin dekat.
Anggota DPR RI, Endro S. Yahman mengkritisi kebijakan perombakan pejabat yang dilakukan Samsudin. Menurut Endro, seorang PJ Gubernur bukanlah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan sementara.
Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan yang dilakukan PJ Samsudin seharusnya lebih berorientasi pada menjaga stabilitas pemerintahan, bukan malah menambah ketidakpastian dengan merombak posisi-posisi penting dalam birokrasi.
“Seorang PJ kepala daerah harus menyadari bahwa tugasnya adalah menjaga keberlangsungan pemerintahan sampai terpilihnya kepala daerah definitif. Ia bukanlah pejabat definitif, sehingga segala kebijakan yang diambil harus didasari pertimbangan yang matang, terutama saat ini mendekati Pilkada,” kata Endro dalam pernyataannya.
Endro S. Yahman juga menambahkan bahwa perlu adanya pertimbangan etis dan moralitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh seorang PJ Gubernur. Rotasi jabatan yang dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, menurutnya, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Pertimbangan etis harus menyangkut asas kepantasan, apakah pantas atau tidak seorang PJ melakukan perombakan besar-besaran seperti ini. Ini juga bisa memengaruhi kualitas demokrasi kita, terutama dengan Pilkada yang semakin dekat,” tegasnya.
Menurut beberapa pengamat politik, tindakan PJ Samsudin yang hobi merombak jabatan ini bisa dilihat sebagai upaya membangun loyalitas di antara pejabat baru yang ia tunjuk, meski di sisi lain hal ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah yang seharusnya dijaga dengan baik oleh seorang PJ.
Tak sampai disitu, Beberapa sumber dari kalangan masyarakat dan pegawai pemerintahan juga mengeluhkan bahwa PJ Gubernur Samsudin lebih sering terlihat terlibat dalam acara-acara seremonial dan kunjungan formal yang dinilai kurang relevan dengan tugas utamanya.
Menurut mereka, kebijakan perombakan jabatan yang terus-menerus dan seolah tanpa alasan yang jelas hanya menambah ketidakpastian dalam pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Lampung.
“Masyarakat bingung, apakah perombakan ini dilakukan dengan pertimbangan yang tepat? Apalagi banyak jabatan strategis yang diganti-ganti di saat kita mendekati Pilkada, yang bisa berdampak pada kualitas demokrasi di daerah ini,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. (Red)
