Bandarlampung,-Pengamat Kebijakan Publik Unila, Dedi Hermawan miris akan tingkah ulah tata kelola pemerintah Provinsi Lampung terkait profesi wartawan yang dapat dibeli oleh kekuasaan ketika disoal anggaran makan minum dan perjalanan dinasnya di Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Rabu (28/12/2022).
Menurut Dedi, semua elemen, baik pemerintah dan civil society, harus terus menerus berjuang untuk menegakkan integritas, karena negara ini sedang mengalami krisis integritas. Kalangan civil society, termasuk pers didalamnya, menjadi kekuatan yang diharapkan mengontrol agar terwujud pemerintah bersih dari KKN.
Oleh karena itu kehadiran pers sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus membuka diri dan merawat hubungan dengan kalangan pers. Tidak semua pers bisa dibeli oleh kekuasaan, masih banyak pers yang independen dan menjaga integritas serta profesionalitasnya.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Pemerintah dan pers dalam bingkai kolaborasi untuk sama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Red)
