Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung Meningkat

BANDAR LAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis memberi apresiasi meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS). Hal itu diungkapkan Hamartoni saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Emersia, Senin (22/4).

Hamartoni yang juga Ketua Pokja IDI Provinsi Lampung menilai skor 72 terkait IDI di Provinsi Lampung itu sudah lebih dari cukup. Dia berharap hal itu dapat terus meningkat secara signifikan.

“Dalam perkembangannya berdasarkan laporan dan data dari BPS saya mengapresiasi demokrasi di Provinsi lampung ini berjalan secara koorporatif sekali kadang naik dan juga kadang turun dan hingga saat ini mendapatkan skor sebesar 72, itu sudah lebih dari cukup,” ujar Hamartoni.

Baca Juga:  Unit Distilasi Etanol Dari PT.MRI di Lampung Timur Bakal Tampung 50 Juta Liter

Hamartoni menjelaskan masyarakat Lampung harus benar-benar memahami paramater ataupun tolak ukur IDI tersebut.

“Dari beberapa catatan referensi saya melihat sumbernya itu bagaimana kita melihat di Lampung ini ras, suku, bahasa dan agama yang dalam kata lain yakni keberagaman,” ujar Hamartoni.

Selain itu, lanjutnya keberagaman merupakan salah satu parameter terjadinya demokrasi. Sedangkan yang kedua bagaimana masyarakat Lampung menegakkan hukum yang adil dan berpihak kepada kebenaran.

“Dan yang terpenting ini yakni bagaimana kita dapat memberikan ruang terjadap sesi kepemimpinan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang,” jelas Hamartoni.

Dari beberapa parameter tersebut dalam proses meningkatkan taraf skor IDI yang dimiliki Lampung saat ini, Hamartoni menyarankan seluruh instansi maupun stakeholder terkait untuk dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa mereka merupakan bagian dari berjalannya demokrasi di Indonesia.

“Di Lampung ini perlu diberikan pencerahan bagi masyarakat bahwa mereka merupakan unsur bagian dari demokrasi Indonesia khususnya di Lampung oleh karena itu FGD ini sangat penting bagi kita, karena dalam sesi ini akan dapat memberikan pengetahuan maupun edukasi bagi sebagai instansi maupun stakeholder terkait agar dapat memahami langkah-langkah yang akan diambil dalam proses peningkatannya,” sarannya.

Pada kesempatan yang sama, Yeane Irmaningrum selaku Kepala BPS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa diselenggarakannya FGD tersebut bertujuan untuk menghasilkan indikator yang mengkuantifikasi perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.

“Indikator ini merupakan sebuah ukuran dalam nilai pembangunan pada bidang politik,” tuturnya.

Yeane menjelaskan tujuan lain diselenggarakannya FGD tersebut merupakan bagian dari metode pengumpulan data disamping metode recording, koran serta wawancara mendalam.

“Tujuannya untuk melakukan konfirmasi dan melengkapi fakta-fakta melalui koran dan dokumen oleh karena itu partisipan pada kesempatan ini merupakan yang dianggap memahami kondisi demokrasi di Provinsi Lampung sesuai indikator di bidangnya masing-masing,” jelas Yeani.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *