Bupati Tubabar Sampaikan LKPJ 2018

Tulang Bawang Barat -Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018, dihadapan Paripurna Dewan Perwakilan Rapat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, di ruang sidang DPRD, Selasa, (7/5/2019).

suasana paripurna LKPJ Tulang Bawang Barat

Bupati Tubaba Umar Ahmad mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

“Nilai PDRB Tulang Bawang Barat pada tahun 2017 mencapai Rp7,08 Triliun, angka tersebut naik dari Rp6,71 Triliun pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,27 %,” ungkapnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, dan juga peningkatan fasilitas komunikasi di beberapa wilayah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 10,12 persen.

Pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diraih dengan mudah, mengingat bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dipenuhi berbagai keterbatasan. “Namum berkat dukungan semua piihak, maka perekonomian di daerah ini dapat bergerak dinamis, dan demikian pula jajaran Pemerintahan Daerah pun dapat melaksanakan semua urusan dengan baik,”paparnya.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Tubaba telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui :
1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
3. Mengupayakan peningkatan kontribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah sehingga kebutuhan pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi secara tepat dan cukup.
4. Pemberdayaan semua aparat dengan cara meningkatkan motivasi, kompensasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja.
5. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah mulai dari tingkat tiyuh, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
6. Memperluas jangkauan pelayanan, dengan memperluas tempat-tempat pelayanan pajak, retribusi pendapatan lainnya di kabupaten sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
7. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Umar, upaya-upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk tetap menjadikan Pemerintah Daerah sebagai salah satu lokomotif penggerak perekonomian, dan sekaligus menjadi wujud kinerja dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

“Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tubaba tahun 2018 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib sebanyak 22 urusan, dan urusan pilihan sebanyak 6 urusan, serta 7 urusan penunjang,”ujarnya.

Kemudian, terkait Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.  “Dapat kami sampaikan bahwa realisasi Pendapatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 943.490.773.116,80 atau 97,99% dari target anggaran sebesar Rp. 962.802.455.695,37,” kata Umar.

Sedangkan realisasi belanja adalah sebesar Rp965.957.969.034,- atau sebesar 86,33% dari target anggaran sebesar Rp. 1.118.922.285.603,07.

Belanja dalam APBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.118.922.285.603,07, terdiri atas:
-Belanja Operasi sebesar Rp 638.572.249.403,07.
-Belanja Modal sebesar Rp.476.970.594.800,00, dan
-Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00.(Satu Milyar Rupiah).

Selain itu, Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 965.957.969.034,00, terdiri atas:
-Belanja Operasi sebesar Rp 584.612.480.669,00 dan
-Belanja Modal sebesar Rp.380.114.574.622,00.

Terakhir, bupati menegaskan, dalam pelaksanaan tugas mengemban amanah masyarakat, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tubaba telah dan akan berupaya se-optimal mungkin menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat Tulang Bawang Barat yang sejahtera lahir dan batin. “Mudah-mudahan semua program yang telah maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Aamiin,” pungkasnya. (SL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *