MTM Laporkan Tiga Dinas Sarat Korupsi

Bandar Lampung -Sekitar 14 proyek termasuk proyek insfrastruktur ditiga Dinas Pemda Kota Bandar Lampung sarat masalah dan penyimpangan, sehingga terindikasi korupsi. Tiga dinas itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perdagangan (Deperindag).

Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Ashari Hermansyah telah melaporkan dugaan adanya penyimpangan ke-14 proyek tersebut ke Inspektorat Kota Bandarlampung, Kejari Kota Bandarlampung, Komisi 3 DPRD Kota Bandarlampung, Kanit Tipikor Polresta Bandarlampung, bahkan  Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu juga melaporkannya ke BPKP Provinsi Lampung, Senin (7/10/2019).

Ashari menjelaskan untuk Dinas PDK Kota Bandarlampung, proyek yang diduga menyimpang ada enam proyek yang rata-rata menggunakan besi biasa dari yang seharusnya besi ulir serta pengurangan volume spesifikasi proyek.

Keenam proyek yang diduga mengganti besi yang harganya lebih murah itu dilakukan oleh (1)CV Gunung Perkison Jaya pada pembangunan RKB SMPN 25 senilai Rp2.747.685.200; (2)CV. Putri Kembar Sejahtera RKB SMPN 6 senilai 2.676.7300.000; (3)CV Indo Persada RKB SMPN 20 senilai 2.673.026.000;

Untuk pengurangan volume,(4)PT Asmi Hidayat pembangunan SD 1,2,4 Sukaraja senilai 16.560.483.700; (5)PT Way Mincang pembangunan SDN 2 Waylaga senilai Rp8.305.467.900,(6)CV Bayu Brother pembangunan RKB SMPN 36 senilai Rp3.168.871.600.

Dinas PU Kota Bandarlampung, tujuh proyek yang berindikasi penyimpangan:

(1)Pembangunan Kantor Kelurahan Kotakarang, Kecamatan Telukbetung Barat yang dilaksanakan CV. Kharisma Mandiri senilai Rp1.678.663.600 yang diduga mengganti pasangan dasar sloof beton pondasi dan cakar ayam yang seharusnya pakai besi ulir diganti besi polos.

(2)Pembangunan Kantor Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera, Kemiling yang dilaksanakan oleh CV.Fajar pematang Gamis senilai Rp1.495.297.300 diduga mengurangi volume pekerjaan pada posisi sloof beton pondasi;

(3) Pembangunan restorasi dan renovasi Gedung Makorem 043 Gatam yang dilaksanakan PT Sang Bima Ratu dengan indikasi penyimpangan tidak dilakukan pembongkaran gedung lama, melainkan pemasangan kolom tiang praktis pada sudut tumpuan bangunan dengan cara menyambung pada pasangan besi kolom praktis lama.

(4)Pembangunan Kantor Kelurahan Campang Raya Jaya yang dilaksanakan CV. Fajar Pematang Gamis senilai Rp1.688.154.4000 dengan indikasi penyimpangan pasangan talud dan drainase tidak menggunakan batu belah putih sesuai spesifikasi proyek.

(5)Pembangunan Stadion Mini Waydadi yang dilaksanakan PT.Haberka Mitra Persada senilai Rp4.950.252.600 yang berindikasi penyimpangan pada pekerjaan pagar keliling dengan menggunakan besi polos pada pasangan sloof beton dan pondasi.

(6)Pembangunan Kelurahan Kotakarang, Telukbetung Timur yang dilaksanakan oleh CV.Tunas Baru Bandarlampung senilai Rp1.028.384.100 dengan indikasi penyimpangan pada pasangan sloof beton balok gantung  lantai dua memakai besi polos dan tidak sesuai speksifikasi.

(7).Pembangunan talud penahan sampah lokasi TPA Bakung, Telukbetung dengan pelaksana CV.Putra Rangkas senilai Rp2.462.622.401 dengan indikasi penyimpangan tak adanya pelaksanaan proyek hingga 3 Oktober 2019.

Untuk Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung, (1)CV Aulia Akbar diduga melakukan penyimpangan proyek senilai 1.355.559.100 berupa pengurangan adukan semen dan pasir pada pasangan keramik dan dinding bata los meja.

Ashari Hermansyah berpendapat dugaan penyimpangan tersebut mengarah pada korupsi. Dia minta pihak berkompeten melakukan supervisi dan audit yang hasilnya harus dipublikasikan. (SL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *